uu keterbukaan informasi publik terbaru. id; Tautan Lainnya. uu keterbukaan informasi publik terbaru

Kelompok Informasi Publik yang diatur dalam UU KIP mencakup Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengungkapkan UU Keterbukaan Informasi Publik memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas badan publik, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 10 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik: Buka: Sending User Review 5 (2 votes). Perppu ini. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (Pasal 7 UU KIP/2008) 1. Bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16. mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan. id – Undang-Undang No. 1 13-huk / 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ( Download ) Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses. Dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 14 - Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yangUndang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Basuki Rahmat, No. Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan " Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah" dalam Jurnal Komunikator Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYAN PUBLIK I. Pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan kepada publik, maka UU KIP harus mampu (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di. Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 - SOSIALISASI Mei MEI IV Reglit Bagum Sosialisasi x 074 C Forum Diskusi, Advokasi dan Literasi Badan Publik dalam penerapan Proses Keterbukaan Informasi Publik dan Pemahaman UU KIP Juni JUN I ASE Komunikasi x 061 C Coaching clinic Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan. Dia menegaskan, informasi merupakan bagian penting. Informasi Publik perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan keterbukaan informasi publik. tsVinding BPHN Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 11. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka untuk menjamin Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi. 1. Badan publik sebagai sasarannya menjadi lebih melek, karena hasilnya terpapar di ruang-ruang publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang good governance, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal digitalisasi dan kurangnya informasi yang mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang baik. Informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP. Persyaratan CPNS 2023 untuk Posisi Dosen-Asisten Ahli di Kemenkumham. Sinergi implementasi UU KIP dan UU Desa adalah jalan yang harus dilakukan secara nyata demi mewujudkan tujuan penyusunan dan penetapan kedua Undang-Undang itu. BAB II Penjelasan Umum UU Keterbukaan Informasi Publik. 1. Pihak yang berkewajiban menyediakan informasi disebut Badan Publik. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. 45-47 5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum. Foto: NNP. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Download ) Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran Keterbukaan Informasi Emiten. Aplikasi QKIW 2. pdf. bahwa hak memperoleh. UU No. Padjadjaran, dengan topik “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)”, menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (Obligation to tell); 2. Salah satunya adalah harmonisasi ketentuan yang ada dalam Perppu tersebut dengan undang-undang yang lain, seperti UU No. Keterbukaan Informasi Publik. dan . Pendahuluan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara, Badan Publik, Lembaga Negara, Organisasi agar penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (good govermance). UNDANG-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) resmi berlaku pada 30 April 2010 atau dua tahun setelah diundangkan. informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Keterbukaan Informasi Publik. Kepuasan publik tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya pelayanan berkualitas baik secara administratif maupun substantif serta para pihak di belakangnya, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan. Tweet. Pengunjung : 2,152. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. INFORMASI YG DIKECUALIKAN Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. kepri. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi. 11. Dengan Keterbukaan. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: lihat: PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: lihat: Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infromasi Publik : lihatInformasi Hukum ESDMSekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam acara PPID Sharing: Keterbukaan Informasi di Era Digital yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (07/06). JAKARTA – Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Jl. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP), (LNRI No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur pengecualian untuk membuka informasi, tapi sifatnya terbatas. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. INFORMASI PUBLIK. akurasi dan kekinian (terbaru). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA ( UU RI NO. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Surat Dinas Undangan [m0271-2023]. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)” 1. Keputusan KI Pusat No. UU No. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011 BIO DATA Bio Data TUJUAN UNDANG-UNDANG UU No. 1 April 2010, 09. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). bahwa hak memperoleh. go. Grita mengingatkan Pasal 17 UU No. Dari sekitar 1. Noor Fatimah 18 Juni 2023. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. 01/PPATK/11/15 – Tata Naskah Dinas PPATK: Buka: Perka PPATK No 8 Tahun 2014 – Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. "Kami patut bersyukur. 600 Undang-Undang, setidaknya ada 50 Undang-Undang yang menyinggung masalah pengumpulan informasi dan jaminan kerahasiaannya. Download Now. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) a) Menurut Mahkamah meskipun Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dirumuskan dengan kata “dapat” telah. Kedelapan, badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; e. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Unduh: PPID Bawaslu Republik Indonesia merupakan sarana layanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi. Ingat, sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 23. Salah satunya UU No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Cara Mendapatkan Informasi Publik. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. E. Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan. UU Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah No. id; Telepon. Berita. Sebagai sebuah bentuk freedom of information act, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disingkat UU KIP yang diterapkan pada tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik) Undang-Undang No 43 Tahun 2009 (Tentang Kearsipan) PERATURAN PEMERINTAH. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan. Dalam artikel ini, kita akan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . id. Laporan Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID 2023;. Undang-Undang ini mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan. polri. TRIBUN/DANY PERMANA. 31 Desember 2015. “Wakil Presiden bahkan langsung ikut menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik yang peringkat keterbukaan informasinya bagus,” ujarnya. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; g. Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU KIP, definisi sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak. bahwa hak memperoleh. Pelajari isi dan tujuan dari undang-undang. Asiam Sumhudi, 1986, hal. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai badan publik berupaya memenuhi kebutuhan publik akan informasi dengan membuat laman ppid. Hadirnya UU KIP tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat dalam hal permohonan transparansi informasi publik. masyarakat dalam pengawasan publik. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR hanya memiliki dua tahun untuk membenahi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pusat. 2009/ No. Jl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkanMenurut Sofyan, jika ada yang ingin mengakses informasi terkait data HGU, yang bersangkutan bisa meminta ke Kementerian ATR/BPN dan sudah ada mekanismenya. A. UU ini merupakan dasar hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah dalam era digital. uu keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik diatur dalam undang-undang no. 1. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut diberikan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diterima oleh Menteri PANRB Tjahjo. 28 Oktober 2016. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Keberadaan Undang-Undang No. informasi yang dapat disampaikan kepada publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2008. Search Informasi Terbaru. Data terbuka ( bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. BAB II ASAS DAN TUJUAN. alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) kembali mendapatkan klasifikasi Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 14 TAHUN 2008 ) Oleh : Duloh Suherman. TENTANG. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG. Struktur. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu. Menimbang : a. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Download to read offline. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Keterbukaan Informasi Publik; 5. menghadiri pertemuan publik yang. Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang. L/kep. E. mekanisme memperoleh informasi 7. 12. Bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang good governance, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. U. Kehadiran dan kewenangannya sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Timur (Studi Kasus Sengketa Informasi Publik) Herda Prabadipta.